Peranan Syafruddin Prawiranegara Dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1948-1949

sjafrudin_prawiranegara 1. Situasi Sebelum Berdirinya Pemerintah Darurat R I

Pada pukul 6.00 pagi pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan     agresi militer untuk kedua kalinya terhadap wilayah Republik Indonesia. Agresi itu mereka namakan sebagai “Aksi Polisionil” ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Serangan serentak di dua kota ini dimaksudkan oleh Belanda untuk menghapuskan peta ketatanegaraan Republik Indonesia karena dua kota itu lah benteng pertahanan keberadaan pemerintah Republik Indonesia. Dengan menguasai ibukota dan menangkap para pemimpinnya maka Republik Indonesia akan hilang selama-lamanya sehingga mereka meneruskan rencana mendirikan negara federasi.
Sasaran awal dalam rangka penyerangan ke Yogyakarta ialah dengan membombardir lapangan terbang Maguwo (Adi Sucipto sekarang) dari udara dengan menggunakan pesawat Mitchels. Pasukan TNI yang menjaga lapangan terbang tersebut tidak kuasa menahan gempuran yang bertubi-tubi sehingga mereka hanya berusaha menyelamatkan diri. Dalam waktu satu jam 900 tentara payung telah berhasil didaratkan.


Pasukan gerak cepat Belanda membuka jembatan udara dari Semarang untuk mendatangkan pasukan infanterinya. Batalyon infanteri mendarat tanpa kesukaran, menyusun kekuatan dan terus bergerak ke arah kota Yogyakarta dengan berjalan kaki tanpa mendapat perlawanan apa-apa. Operasi pendaratan pasukan dari udara berjalan mulus sesuai rencana, namun untuk mencapai istana pasukan gerak cepat Belanda memakan waktu cukup lama, pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Beek baru sampai di istana sekitar jam 2.00 siang.
Kedatangan pasukan Belanda yang lambat itu sehingga memungkinkan para petinggi RI untuk mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet tersebut diadakan secara tergesa-gesa dan berhasil mengambil keputusan penting, yang ternyata amat menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan pada tahap berikutnya.
Keputusan tersebut ialah berbentuk dua buah telegram yang berisikan penyerahan mandat kepada pemimpin di luar Jawa. Telegram pertama ditujukan kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan yang ke dua kepada tiga tokoh Perwakilan Indonesia di India. Telegram yang kedua adalah alternatif apabila Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk pemerintah darurat di Sumatera maka mereka diinstruksikan untuk membentuk Exile Government (pemerintahan pelarian) Republik Indonesia.
“Kami Presiden Republik Indonesia, memberitahukan bahwa, pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas ibukota Jogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr.Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera..”

Jogjakarta, 19-12-1948

Soekarno-Hatta
Presiden/Wakil Presiden

“Djika ichtiar Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara2 (Dr. Soedarsono, Palar, Mr. Maramis) dikuasakan untuk membentuk exile Government di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera. Djika hubungan tidak mungkin, harap ambil tindakan2 seperlunja..”

Jogjakarta, 19-12-1948

Hatta-H.A Salim
Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri”.
(Mestika Zed,1997:71)

Secara militer, agresi militer Belanda yang ke dua ini berhasil dengan gemilang karena hanya dalam waktu hitungan jam berhasil mencapai sasaran utamanya yaitu menguasai ibukota Yogyakarta dan beberapa kota penting lainnya di Jawa dan Sumatera serta menawan pemimpin-pemimpin RI. “Para pemimpin Republik yang ditawan Belanda tanggal 19 Desember 1948 yang berada di Istana Yogyakarta ialah : Ir Soekarno (Presiden), Drs Mohammad Hatta (Wakil Presiden/ Perdana Menteri), Mr. Ali Sastroamidjojo (Menteri PPK), Mr. Mohammad Roem (Ketua Delegasi RI), Sutan Sjahrir (Penasehat Presiden), AG Pringgodigdo (Sekretaris Negara), Surjadarma (Komodor Angkatan Udara), H. Agus Salim (Menteri Luar Negeri), dan para pembesar lainnya”.(Moehadi,1981:26).
Para pimpinan RI yang ditangkap tersebut diasingkan ke suatu tempat yang sangat dirahasiakan sebab pilot pesawat B-25 yang membawa para pemimpin RI itu sendiri tidak mengetahuinya. Pilot tersebut baru bisa mengetahui tujuannya setelah pesawat diterbangkan dan surat perintah yang dibungkus kulit, baru boleh dibuka, seperti diungkapkan Presiden Soekarno pada Cindy Adams yaitu : “Ketika kami sudah berada ribuan kaki di udara, penerbang itu merusak lak surat itu, membuka dokumennya yang sangat rahasia, lalu mengarahkan pesawat pembomnya menuju tempat sesuai dengan perintah rahasianya. Dia masih belum membukakan kabar kemana tujuan kami”.(Cindy Adams,1982:392).
Setelah beberapa lama terbang maka mendaratlah pesawat B-25 itu di Sumatera Utara, para petinggi RI itu diasingkan ke Prapat yang terletak dipinggir danau Toba, Brastagi, namun pada bulan Januari 1949 Soekarno dipindahkan ke Bangka bergabung dengan Mohammad Hatta yang telah lebih dahulu diasingkan di sana.
Sementara itu agresi militer di luar Jawa di tujukan untuk merebut kota kota-kota penting di Sumatera yaitu Bukittinggi dan Lubuk Linggau. Sasaran pertama ialah melancarkan serangan udara dengan membom dan menembaki kota dengan senjata roket serta menjatuhkan pamflet-pamflet propagandanya. Namun tidak menerjunkan pasukan payungnya seperti halnya di Yogyakarta karena kekeliruan intelijen Belanda menerima informasi. Mereka memperkirakan lebih kurang ada sepuluh ribu pasukan TNI telah bersiap siaga sebagai benteng Republik, sehingga pendaratan pasukan payung mereka alihkan ke Singkarak, seperti di ungkapkan oleh Letnan Kolonel (Purn) Abdul Halim berikut :
“…Belanda memperkirakan ada sekitar 10.000 pasukan TNI bersenjata lengkap yang bertahan antara Padang Panjang dan Bukittinggi untuk menjaga benteng Republik di Bukittinggi. Padahal disana saat itu, menurutnya, hanya terdapat satu kompi, Kompi II, bekas Divisi Banteng, dan satu Kompi Markas Komandemen Sumatera, di samping itu Kompi Mobrig. Di antara satuan ini juga tidak ada koordinasi yang baik, sehingga jika Belanda mau, artinya mengambil langkah serupa seperti yang dilakukan di Yogya dengan menerjunkan pasukan mereka di bandara Gadut, menurutnya “Jalan sejarah akan lain”.(Mestika Zed,1997:89).

Akibat kekeliruan ini 22 Desember 1948 yaitu selama empat hari Bukittinggi baru dapat mereka kuasai dan dalam waktu empat hari itu memungkinkan para pemimpin Republik termasuk Syafruddin Prawiranegara menyingkir ke luar Bukittinggi dan menyusun rencana perjuangan selanjutnya yaitu mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
2. Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Kesuksesan dalam melancarkan agresi militer membuat Belanda lupa memikirkan dampak politik dari tindakan penyerangannya ke wilayah Republik yang justru menjadi bumerang terhadap kedudukan mereka di Nusantara. Pukulan balik datang dari lahirnya Pemerintah Darurat.
Pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban diadakan rapat yang dihadiri oleh Syafruddin Prawiranegara dan tokoh masyarakat lainnya guna membicarakan situasi negara dan rencana perjuangan mempertahankan kemerdekaan selanjutnya. Pada saat itu mereka belum mengetahui tentang adanya telegram penyerahan mandat Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk suatu Emergency Government.
Akibat tidak sampainya telegram Presiden dan Wakil Presiden tersebut sehingga Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, pejabat negara yang paling tinggi jabatannya diantara peserta rapat lainnya menjadi ragu-ragu memutuskan untuk mendirikan Pemerintah Darurat. Namun berkat dorongan dan dukungan dari seluruh peserta rapat, akhirnya keragu-raguan Syafruddin Prawiranegara itu menjadi hilang maka berdirilah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) beserta Menteri-Menteri kabinetnya.
“…Jadi hanya atas petunjuk dan keridhoan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat bersama itu menjelma menjadi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I). sesudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maka pada tanggal 22 Desember 1948 itu pada pukul 03.40 dini hari, lahirlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Mr. Syafruddin Prawiranegara, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan dan luar negeri ad interim.
Wakil Ketua : Mr.T.M. Hasan, merangkap Menteri Dalam Negeri, Pendidikan & Kebudayaan dan Agama.
M.r S.M Rasyid : sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda dan Perburuhan.
M.r. Lukman Hakim : sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kahakiman.
Ir. Mananti Sitompul : sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
Ir. Indratjaja : sebagai Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemankmuran.
Sebagai Sekretaris PDRI ditunjuk Mardjono Danubroto.
Letnan Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Kolonel A.H Nasution tetap sebagai Panglima Tentara Teritorial Djawa PTTD)
Kolonel Hidayat tetap sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera (PTTS)
Kolonel Nazir sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)
Kolonel H Sujono tetap sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)
Komisaris Besar Umar Said sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara.
Yang hadir lainnya diangkat sebagai Anggota Staf PDRI.” (Ahmad Husein, dkk, 1992:38-39).

Maka lengkaplah susunan pejabat Pemerintah Darurat yang kemudian dikumandangkan ke seluruh pelosok tanah air dan luar negeri. Pemancar-pemancar PDRI, baik di Jawa maupun ditempat-tempat lain berjalan dengan lancar sehingga pembicaraan dan informasi timbal balik Sumatera Jawa sangat baik. Hal ini tak lepas dari peranan anggota-anggota AURI yang bekerja dengan tekun dan tanpa mengharapkan pamrih.
Setelah terjadinya hubungan antara Sumatera–Jawa dan keberadaan PDRI diakui, diikuti dan dipatuhi oleh aparatur negara di Jawa, maka Syafruddin Prawiranegara melalui radio berpidato membakar semangat pejuang-pejuang Indonesia untuk terus angkat senjata dan bergerilya.
“…Perjuangan ini tidak boleh dihentikan begitu saja dengan ditangkapnya Presiden dan anggota-anggota Pemerintahan RI lainnya. Menghentikan perjuangan berarti penghianatan terhadap cita-cita semula dan terhadap korban-korban yang telah jatuh mati atau cacat seumur hidup dimedan perjuangan. Tidak ada diantara mereka itu yang berani mengharapkan bahwa Pemerintah Darurat akan bisa memperoleh kemenangan militer dengan perjuangan itu. Tetapi sebaliknya mereka yakin bahwa kita masih dapat melanjutkan perjuangan begitu rupa hingga Belanda pun tidak dapat memperoleh kemengangan militernya…”(Mestika Zed,1997:113).

Kemudian dibentuklah Komisariat Pemerintah Pusat Jawa (KPPD) yang diketuai oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dan wakil Raden Paseji Suroso, Kol. Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa merangkap Penasehat KPPD. Komisariat Pemerintah Pusat Jawa ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan umum di Jawa Madura dengan demikian roda pemerintahan di seluruh daerah Republik berjalan sebagai mestinya.
3. Pemerintah Darurat Republik Indonesia Bergerilya
Dengan berdirinya Pemerintah Darurat ini maka sia-sia lah kegemilangan Belanda dalam Agresi Militer yang kedua ini karena ketata-negaraan Republik Indonesia masih ada dengan bentuk Pemerintah Darurat di Sumatera yang bergerilya bersama TNI, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara lain tetap mengakui kedaulatan pemerintah RI atas wilayahnya.
“Bilamana Pemerintah Darurat RI tidak dengan segera dibentuk maka tidak mustahil Perserikatan Bangsa-Bangsa atas laporan UNCI, menilai bahwa perlawanan bangsa Indonesia selanjutnya, hanya merupakan sekedar tindakan gangguan keamanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda yang sah, dan bukan peperangan antara negara RI dan negara Belanda sebagai dua negara sederajat. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa terbentuknya UNCI oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikarenakan Pihak RI sudah diakui resmi oleh Sekutu, sekalipun baru secara De Facto, sebagai negara merdeka dan berdaulat”.(Islam Salim, 1995 : 41).

Dua hari setelah Pemerintah Darurat berdiri, 24 Desember 1948 maka pada malam harinya mulailah Syafruddin Prawiranegara memimpin perjuangan Republik Indonesia menghadapi agresi militer Belanda dengan bergerilya meninggalkan Halaban menuju Bangkinang dan untuk terus berpindah-pindah di daerah Sumatera Barat-Riau sambil terus berhubungan dengan pemimpin perjuangan di Jawa dan di India melalui pemancar-pemancar radio.
“Rombongan PDRI berangkat dari Halaban menuju Bangkinang, sampai di Lubuk Bangku pada jam 11.00. Di sini diterima laporan, bahwa Belanda telah menduduki Payakumbuh sesudah menimbulkan banyak kerugian di pihak rakyat. Jam 9.00 pagi rombongan sampai di Muaro Mahat, dan baru jam 17.00 sore sampai di Bangkinang.”(Tim Penulis BPSIM,1981:342).
Di Bangkinang mekera diterima oleh Wedana Bangkinang dirumahnya. Tiba-tiba Belanda yang melancarkan serangannya ke Bangkinang dengan menghujani rumah Wedana dan kantor-kantor pemerintahan lainnya dengan mitraliur melalui serangan udara. Serangan Belanda yang mendadak itu benar-benar membuat rombongan PDRI merasa tidak aman lagi untuk tinggal disana. Kemudian rombongan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara untuk memutuskan kemana akan melanjutkan perjalanan.
Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, namun masih ketika belum jauh melanjutkan perjalanan, tiba rombongan Letnan Kolonel Hasan Basri dari Pekanbaru dan menjumpai rombongan Syafruddin Prawiranegara dan melaporkan bahwa Pekanbaru sudah dikuasai oleh Belanda, sehingga perjalanan rombongan tersebut dibelokkan ke Teratakbuluh dan pagi harinya Syafruddin Prawiranegara dan rombongan baru sampai di Teratakbuluh.
Sesampai di penyeberangan Sungai Kampar Kiri, rombongan menyebrang menggunakan alat penyebrangan darurat yang daya angkutnya sangat terbatas. Maka sebagian mobil yang mereka pakai terpaksa di tenggelamkan agar tidak dimanfaatkan oleh Belanda. Salah satu mobil yang ditenggelamkan itu adalah mobil Limusin kesayangan Teuku Muhammad Hasan. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Teluk Kuantan yang sebagian terpaksa berjalan kaki sebagai konsekwensi dari penenggelaman mobil di Sungai Kampar Kiri tersebut.
Antara tanggal 29 sampai 31 Januari 1949 dimulai perjalanan ke Teluk Kuantan melalui Pantairaja, di Sungai Pagar mobil yang membawa Syafruddin Prawiranegara terbalik, semua selamat. Tapi Syafruddin kehilangan kaca matanya, kemudian perjalanan dilanjutkan melalui Lipatkain, Tanjung Pauh, Kotobaru, Petai, Kebun Lado, dan Muara Lembu. Setiba di Muara Lembu anggota rombongan yang berjalan kaki dapat menaiki truk tua peninggalan Jepang, akhirnya rombongan PDRI tiba di Teluk Kuantan disambut oleh Ilyas Datuk Batuah Kepala Rumah Sakit Teluk Kuantan.
“Di Teluk Kuantan, anggota rombongan PDRI diterima oleh dr. Ilyas Dt. Batuah, pimpinan rumah sakit daerah setempat. Berkat bantuan Dokter itu, Syafruddin akhirnya memperoleh kacamata “baru”, pengganti kacamatanya yang hilang dalam perjalanan sebelumnya”. (Mestika Zed,1997:120).
Sesampai di Teluk Kuantan, kejadian seperti di Bangkinang terjadi kembali Belanda melancarkan serangan udara. Beruntung semua anggota rombongan beserta kendaraan mereka selamat karena telah disembunyikan sebelumnya di semak-semak. Akibat serangan ini penduduk menjadi ketakutan dan gelisah. Melihat ketakutan dan kegelisahan penduduk, akhirnya rombongan PDRI memutuskan untuk meninggalkan Teluk Kuantan pukul 04.00 dini hari.
Rombongan yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara itu kemudian menuju Kiliranjao, Sumatera Barat. Akibat jalan tanah yang berlumpur ditambah lagi dengan banyaknya pohon-pohon yang ditumbangkan kejalan yang bertujuan untuk menghambat laju masuk Belanda ke Teluk Kuantan, membuat rombongan Syafruddin terpaksa meninggalkan truk tua yang mereka bawa dari Muara Lembu dan kembali sebagian anggota rombongan berjalan kaki.
Pada pukul 01.00 malam tanggal 31 Januari 1949 Rombongan sampai di Kiliranjao, setelah beristirahat mereka melanjutkan perjalanan sejam kemudian sampai di Pulau Punjung dan menginap di rumah Wali Nagari. Di rumah Wali Nagari ini pemancar yang selalu dibawa kembali mengudara. Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI memberikan penerangan-penerangan untuk membangkitkan semangat perjuangan untuk menghadapi Belanda.
Di Pulau Punjung mereka memutuskan Abai Sangir sebagai tujuan berikutnya dan disitu ditetapkan untuk sementara sebagai kedudukan pusat pemerintahan Republik Indonesia. “Abai Sangir letaknya di hulu Sungai Dareh dan jauh sekali dari jalan raya. Hanya dua jalan kemungkinan untuk mencapai daerah tersebut pertama melalui jalan setapak dalam rimba dan, kedua naik perahu melawan arus yang sangat deras”.(Tim Penulis BPSIM,1981:344).
Sebelum meninggalkan Pulau Punjung rombongan dipecah menjadi empat rombongan yang kecil. Rombongan pertama yaitu Mayor Arsad dan Komisaris Polisi Arif ditugaskan untuk ke Payakumbuh untuk memantau situasi setempat dan mencari perlengkapan yang dibutuhkan oleh pemancar radio. Rombongan kedua yaitu dua anggota ALRI dan dua anggota Polisi ditugaskan ke Muarotebo. Rombongan ketiga yaitu Roesli Rahim, Sidik Tamimi, Udoyo, Darsono dan Kusnadi di tugaskan membawa pemancar radio, Mr.T.M.Hasan, Mr. Latief juga termasuk dalam rombongan ini.
Rombongan keempat dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan 16 anggota rombongan PDRI lainya, diantaranya Mr.Lukman Hakim, Ir.Inderatjaja dan Umar Said. Rombongan ini berangkat ke Abai Sangir memudiki sungai melewati beberapa perkampungan di pinggir sungai yaitu Pulaugadang, Pulaupanjang, Batugajah, Ombakkubu, Pulauserang, Dusuntengah. Kedatangan Syafruddin Prawiranegara dan rombongan disambut oleh Wali Nagari dan Staf beserta masyarakat setempat.
Rombongan PDRI tersebut ditempatkan di rumah Wali Nagari. Di tempat inilah para pejabat PDRI merasa aman dan tenang untuk melaksanakan tugas masing-masing. Pemancar radio kembali diaktifkan di angkasa dan berita-berita dicetak kemudian disebarluaskan pada masyarakat. Disini Rombongan PDRI menetap selama dua minggu kemudian menuju sebuah dusun yang lebih besar di daerah Alahanpanjang yaitu Bidar Alam, 12 Km dari Abai Sangir.
Pada tanggal 24 Januari 1949, Syafruddin Prawiranegara bersama rombongan PDRI yang lain tiba di Bidar Alam setelah melalui berbagai rintangan alam. Rombongan disambut oleh Wali Nagari bersama masyarakat. Untuk menghindari dari mata-mata Balanda maka anggota rombongan di tempatkan dirumah-rumah penduduk selain itu juga agar para anggota rombongan dapat dilayanani oleh tuan rumah setiap saat.
Untuk melancarkan jalannya pemerintahan, maka Syafruddin Prawiranegara bersama unsur pimpinan PDRI mengadakan rapat guna reorganisasi struktur Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hasil rapat tersebut kemudian tanggal 31 Maret 1949 diumumkan susunan baru PDRI.
“Sesudah dirundingkan lebih jauh, ditetapkan susunan baru PDRI sebagai berikut :
a.Mr. Syafruddin Prawiranegara
Ketua, merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan.
b.Mr. Susanto Tirtoprodjo
Wakil Ketua, merangkap Menteri Kehakiman.
c.Mr.A.A. Maramis
Menteri Luar Negeri
d.Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
Menteri dalam Negeri, merangkap Menteri Kesehatan.
e.Mr. Lukman Hakim
Menteri Keuangan.
f.Ignatius Yosef Kasimo
Menteri Kemakmuran, termasuk PMR (Pengawas Makanan Rakyat).
g.KH. Masykur
Menteri Agama.
h.Mr. T.M Hasan
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
i.Ir. Inderatjaja
Menteri Perhubungan.
j.Ir. Mananti Sitompul
Menteri Pekerjaan Umum.
k.Mr. St. M. Rasyid
Menteri Perburuhan dan Sosial”.
(Ahmad Husein, dkk, 1992, 54-55)

Jadi perubahan penting ialah kedudukan Wakil Ketua PDRI yang sebelumnya dijabat oleh Mr. T. M. Hasan kemudian dijabat oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo, Kementrian Keamanan ditiadakan.
Selama menetap di Bidar Alam yaitu sekitar tiga bulan, Syafruddin Prawiranegara dan rombongan PDRI menjadikan daerah itu sebagai basis kegiatan kabinet PDRI. Keseluruhan kegiatan tokoh-tokoh PDRI di Bidar Alam terpusat di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara dan Teuku Muhammad Hasan. Pada Masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai pimpinan yang merakyat. ”Orangnya bersikap terbuka dan memiliki pergaulan luas dengan masyarakat setempat. Ia misalnya sering ikut olah raga sepak bola di kalangan pemuda, belajar silat pergi kemesjid memberikan pengajian, dan konon selama di Bidar Alam ia juga rajin belajar tafsir”.(Mestika Zed,1997:130).
Syafruddin Prawiranegara berusaha memberikan kursus-kursus politik, koperasi, penyuluhan kesehatan dan bakti sosial dan lain-lain, artinya Syafruddin mencoba untuk memberikan pencerahan bagi penduduk setempat. Bidar Alam yang merupakan daerah terisolir yang jauh dari keramaian, menjadi daerah yang mempunyai banyak andil selama agresi militer Belanda kedua dan menjadi daerah yang menarik perhatian diluar daerah tersebut. Kemudian harus ditinggalkan oleh Syafruddin Prawiranegara dan rombongan karena keberadaan PDRI di Bidar Alam sudah mulai terancam oleh serangan Belanda.
Keputusan untuk meninggalkan Bidar Alam untuk menuju Sumpur Kudus juga berkaitan dengan adanya pendekatan pihak Internasional pada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang ditawan Belanda untuk segera menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui jalan diplomasi atau perundingan.

4. Lahirnya Pernyataan Roem-Royen
Atas kuasa yang diberikan pribadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden kepada Mr Mohammad Roem maka dilangsungkanlah Perundingan. Setelah perundingan tersebut membahas dari semua segi selama 23 hari, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 disepakati beberapa butir kesepakatan yang dikenal dengan Roem-Royen Statement. Pernyataan kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai berikut :
“Sebagai ketua delegasi Republik Indonesia saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi (Persoonlijk), sesuai dengan Resolusi dewan Keamanan tanggal 28 Juni 1949 dan petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya :
1.Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2.Bekerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3.Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian ini diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya, setelah dipulihkan di Yogyakarta.

Sementara itu, wakil delegasi Belanda, Dr. Van Roijen menyatakan :
1. Delegasi Belanda diberi kuasa untuk menyatakan, bahwa berhubungan dengan kesanggupan yang baru saja      diucapkan oleh Mr. Mohammad Roem, ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan sebuah panitia bersama (atau lebih) dibawah pengawasan UNCI (United Nation Commission for Indonesia).
a.Mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke          Yogyakarta.
b.Mempelajari dan memberi nasihat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertibandan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan pekerjaannya yang sepatutnyadalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta dan bahwa ini adalah satu langkah yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk Dewan Keamanan tangal 23 Maret 1949.
3. Pemerintah Belanda menekankan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera dari pada semua gerakan militer dan akan membebaskan dengan segera dan tanpa syarat semua tahanan politik yang ditangkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
4.  Dengan tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam asas-asas Persetujuan Linggarjati dan Renville, Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah diatas daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948, dalam Republik Indonesia.
5.  Pemerintah Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai satu negara yang nantinya akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. Apabila suatu perwakilan sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik dalam badan tersebut, maka jumlah itu adalah separuh dari pada jumlah anggota semua diluar anggota Republik.
6. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 mengenai Konferensi Meja Bundar di Den Haag, supaya perundingan-perundingan dimaksud oleh Resolusi tanggal 28 Januari 1949 dapat diadakan selekas-lekasnya, maka pemerintah Belanda akan berusaha bersungguh-sungguh agar konferensi itu segera diadakan sesudah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada konferensi itu perundingan-perundingan akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap, pada Negara Indonesia Serikat tanpa bersyarat sesui dengan asas dalam Renville.
7.  Untuk keperluan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam semua daerah diluar Keresidenan Yogyakarta, dimana pegawai sipil, polisi dan pegawai Pemerintah Indonesia (Pemerintah Belanda di Indonesia) lainnya tidak bekerja, maka pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnya masih terus bekerja, akan tetap dalam jabatan mereka. Dengan sendirinya pembesar-pembesar Belanda membantu Pemerintah Republik dalam hal keperluan-keperluan yang di kehendakinya menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan semua orang di Indonesia, terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik dan detil-detil teknis akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak dibawah pengawasan UNCI”. (Muhammad Roem, 1989: 11-14).

Setelah Pernyataan Roem-Royen disetujui, maka 14 Juni 1949 rombongan Wakil Presiden Mohammad Hatta pergi ke Aceh untuk menemui Syafruddin Prawiranegara guna menjelaskan perihal keputusan pibadi Presiden dan Wakil Presiden untuk memberi kuasa pada Mohammad Roem untuk berunding dengan Belanda tanpa berkonsonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Pemerintah Darurat di Sumatera, namun usaha Mohammad Hatta ini tidak berhasil karena saat itu Syafruddin Prawiranegara sudah berada di Sumatera Barat.
Mohammad Hatta hanya menjumpai para pembesar dan para pemimpin rakyat Aceh beserta para Ulama untuk menyampaikan tentang situasi politik negara dan suasana perjuangan. ”Walaupun Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak bertemu dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI, tetapi selama di Kutaraja dia telah meninggalkan pesan-pesan penting untuk disampaikan kepada Ketua PDRI itu”.(Ahmad Husein,dkk,1992:84).
Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI, yaitu pemimpin negara Indonesia yang sah pada waktu itu menjadi marah dan merasa dikesampingkan setelah mendengar diadakannya perundingan antara pemimpin RI yang ditawan dengan Belanda. Untuk itu Syafruddin merasa perlu mengambil inisiatif untuk melakukan konsolidasi antar pemimpin PDRI yang ada di Sumatera dengan mengadakan Musyawarah Besar PDRI di Sumpur Kudus. “Tujuan dari rombongan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut berangkat ke Sumpur Kudus adalah untuk mengadakan Musyawarah Besar dengan alat-alat negara lainnya. Wakil-wakil partai politik ikut diundang juga agar hadir dalam musyawarah besar itu dan mereka pun berdatangan dari seluruh Sumatera”.(Ahmad Husein,dkk, 1992: 73).
Rombongan PDRI di Bidar Alam yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara selalu berhubungan dengan rombongan PDRI yang dipimpin oleh Mr. Sutan Mohammad Rasyid di Kototinggi melalui radio, kedua rombongan PDRI tersebut sepakat untuk mengadakan musyawarah di Sumpur Kudus, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung.
Setelah semua pejabat pemerintah dan wakil-wakil partai sampai dan telah istirahat di Sumpur Kudus, maka pada tanggal 14 -17 Mei 1949 Musyawarah Besar itu diselenggarakan. Musyawarah tersebut diadakan di rumah Wali Nagari Perang Silantai yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara untuk membicarakan Pernyataan Roem-Royen yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Dalam musyawarah tersebut Syafruddin Prawiranegara terlebih dahulu membacakan telegram-telegram mengenai reaksi para pimpinan republik di Jawa dan India sehubungan dengan Pernyataan Roem-Royen.
Dalam Musyawarah Besar selama tiga hari berturut-turut tersebut tampil berbicara, Gubernur Militer Sumatera Barat, Mr. Sutan Mohammad Rasyid, Koordinator Provinsi Sumatera Tengah Mr. Mohammad Nasrun, dan anggota-anggota Pemerintah Darurat RI lainnya seperti Ir. Inderatjaja, dan dari perwakilan-perwakilan partai tampil Juir Muhammad dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Bachtaruddin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Mohammad Nazir kepala Staf Umum Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).
“Hampir semua pembicara mengucapkan pidato berapi-api, boleh dikatakan semuanya mengecam ”Kebijaksanaan Bangka” dan menyatakan tidak setuju dengan hasil-hasil yang dicapai dalam R-R Statements”. Semua berpendapat, lebih baik meneruskan perlawanan terhadap Belanda dari pada menerima “Roem-Royen Statements”. (Tim Penulis BPSIM, 1981: 349).

Pada umumnya berpendapat bahwa seseorang yang berada dalam penawanan melakukan perundingan dengan orang yang menawannya adalah tidak sah dan tidak bebas mengeluarkan pendapat karena berada dalam tekanan. Bahkan ada yang menyebut Pernyataan Roem-Royen itu sebagai hasil dari pembicaraan seorang tahanan dengan Sipir (Juru kunci).
Setelah semua pembicara selesai mengungkapkan pandangan-pandangannya mengenai Pernyataan Roem-Royen, maka Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara kembali menjabarkan mengenai situasi, kondisi negara dan serta posisi Soekarno-Hatta di mata dunia Internasional. Ia mengemukakan bahwa ia sependapat dengan peserta rapat yang lain.
“Saya sefaham dengan pandangan Saudara-saudara dan begitu juga sefaham dengan apa yang diutarakan oleh saudara-saudara yang lain, tetapi jangan lupa, bahwa dunia luar mengetahui siapa Soekarno-Hatta dan balans Republik Indonesia lebih berat kepada kedua beliau itu”.(Ahmad Husein,dkk,1992:75).

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan untuk menjaga persatuan perjuangan, apabila Pernyataan Roem-Royen ditolak dan meneruskan gerilya melawan Belanda, maka akan terjadi perpecahan antara dua golongan, yaitu golongan Soekarno-Hatta dan golongan pendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia, itu akan melemahkan Republik Indonesia yang memang sudah kritis.

5. Pemerintah RI Kembali ke Yogyakarta
Setelah Pernyataan Roem-Royen maka pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta setelah sehari sebelumnya pejabat-pejabat KTN yang diundang ke Yogyakarta turut menyaksikan kedatangan para petinggi Republik Indonesia tersebut. Kembalinya Soekarno dan Mohammad Hatta ke Ibukota mendapat sambutan yang ramai dilapangan terbang Maguwo. Selain sambutan dari rakyat juga dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Peristiwa itu juga disaksikan oleh Herremans, Cohcran dan Critchley anggota-anggota United Nation Commission for Indonesia (UNCI).
Syafruddin Prawiranegara dan Jenderal Sudirman adalah tokoh kunci yang memimpin Republik pada saat republik dalam keadaan tersulit dalam sejarah perjuangan Indonesia. Karena hidup matinya Republik tergantung pada waktu delapan bulan itu dengan segala pahit manisnya dan segala suka dukanya, merasa sangat kecewa setelah sampai di Yogyakarta, namun keduanya dengan jiwa besar dapat menerimanya.
Setelah tiba di Ibukota dan pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet Republik Indonesia untuk pertama kalinya setelah pemerintahan RI pulih. Dalam Sidang kabinet ini Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI mengembalikan mandatnya. Sidang kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri yang merangkap Wakil Presiden Mohammad Hatta dan dihadiri oleh Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara dan para anggota kabinet PDRI lainnya.
Dalam sidang kabinet tersebut Hatta berusaha untuk menjelaskan keputusaannya bersama Presiden tentang lahirnya Pernyataan Roem-Royen. Tidak ada maksud untuk mengenyampingkan keberadaan PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, hanya karena para pemimpin RI di Bangka ingin membantu Pemerintah Darurat Republik Indonesia, terlebih lagi sulitnya menghubungi PDRI dan keberadaan PDRI itu sendiri tidak diketahui.
Lebih lanjut Mohammad Hatta menerangkan dan menberikan pengertian bahwa Kabinet Hatta tetap merupakan kabinet yang sah, sedangkan PDRI menjalankan pemerintahan sehari-hari selama kabinet Hatta tidak mampu untuk bertindak. Kemudian Syafruddin Prawiranegara berbicara bahwa telegram tanggal 19 Desember 1948 untuk memberi kuasa padanya untuk mendirikan Pemerintah Darurat tidak pernah diterimanya dan menegaskan bahwa PDRI lahir adalah atas inisiatif darinya bersama para pemimpin politik dan para pemimpin militer yang ada di Bukittinggi.
Dalam sidang kabinet tersebut akhirnya memutuskan untuk menerima Pernyataan Roem-Royen. Syafruddin         Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran menerima Pernyataan Roem-Royen tersebut dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh PDRI sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Juni 1949. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut :
“ 1. TNI harus tinggal tetap pada posisinya yang diduduki pada waktu itu.
2. Tentara Belanda harus berangsur-angsur ditarik kembali dari kedudukannya.
3. Pengembalian pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, setelah daerah Yogyakarta dikosongkan harus mutlak dilaksanakan oleh Belanda.
4.Belanda harus mengakui kedaulatan RI atas Jawa, Sumatera, dan Madura serta Kepulauan-kepulauan disekitarnya sesuai dengan Persetujuan Linggarjati”. (S.M Rasyid, 1981: 42).

Dengan demikian maka berakhirlah tugas Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk memimpin perjuangan rakyat, mengisi, menjalankan pemerintahan sekaligus menyelamatkan Republik Indonesia dari upaya Belanda untuk melenyapkan ketatanegaraan RI dari bumi Nusantara ini melalui Agresi Militernya.

=========

Ahmad Husein, dkk: 1992

Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM) :“Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 (Jilid II)”.1981

Islam Salim : 1995

Mestika Zed :“Some Where In The Jungle : Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Yang Terlupakan, 1997

Muhammad Roem: 1989

SM Rasyid: Seputar PDRI, 1981

2 Tanggapan

  1. Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim dan Sutan Sjahrir diterbangkan dengan Pesawat B 25 Ke Pangkalpinang Bangka, Bung Hatta di turunkan di Pangkalpinang terus dibawa ke pengasingan di Menumbing dengan truk bermuatan tentara sementara Bung Karno, Haji Agus Salim dan Sutan Sjahrir kemudian diterbangkan ke Parapat Sumatera.
    Bung Karno dan H. Agus Salim bergabung dengan Bung Hatta di Bangka pada tanggal 5 Februari 1949

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: